PROGRAM WARGA MADANI(Program Pemberdayaan Masyarakat) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR RI) Nomor VI/MPR/2002, yang memberikan rekomendasi atas laporan pelaksanaan Putusan MPR RI antara lain oleh
Penerapan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 /PORNOGRAFI / LP3M Adil Indonesia
PORNOGRAFIUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 2008 Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan
2 SURAT MABES POLRI TENTANG FIDUCIA
Sabtu, 22 Januari 2011HUKUM FIDUSIA Surat MABES POLRI No.Pol : B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jendral Polisi DR Teguh Soedasrsono mengatakan bahwa pelaporan pidana
Mekanisme Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Perkara Pidana
Jumat, 21 Januari 2011 Mekanisme Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang
PENGATURAN PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA
PENGATURAN PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan