Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM WARGA MADANI

(Program Pemberdayaan Masyarakat)

  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR RI) Nomor VI/MPR/2002, yang memberikan rekomendasi atas laporan pelaksanaan Putusan MPR RI antara lain oleh Presiden, menyebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya.

 Sehubungan dengan permasalahan tersebut Tap. MPR RI Nomor VI/MPR/2002 antara lain merekomendasikan untuk menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip rule of law, tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini, perlu diusahakan agar masyarakat umum sadar dan mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan otonomi daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta dalam intensitas tinggi oleh masyarakat umum inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pengelolaan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi

Pola pikir yang terbentuk sebagai akibat pengalaman selama ini dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah.

Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memcahkan masalah kemasyarakatan.

Potensi masyarakat tersebut di atas, dalam hal ini diartikan sebagai “Masyarakat Madani” yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, meraka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat menuntut (demand) kepada pemerintah daerah melayani (supply) masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dapat digambarkan sebagai berikut : Prasyarat

                 

Prasyarat untuk terwujudnya Warga Madani adalah bahwa, masyarakat :

(1) sadar dan paham lingkungan;

(2) mendapatkan informasi yang benar;

(3) memotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum sebagai pencerminan sumbangan individu/kelompok terhadap nasionalisme lingkungan;

(4) tahu caranya;

(5) tidak ada risiko;

(6) mendapat respons yang cukup dari Pemerintah Derah dan DPRD.

Mewujudkan Warga Madani adalah upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus (processual). Untuk itu perlu dikembangkan suatu kondisi yang kondusif antara DPRD sebagai reperesentasi berbagai kekuatan politik, mayarakat yang merupakan fokus kegiatan pemberdayaan, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam perwujudan lingkungan yang baik dan sehat.

Peluang

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada msyarakat.

Melalui perwujudan good governance, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (goog governance) melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Demikian pula halnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRD melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan perwujudan good environmental governance.

MISI

1. Menciptakan tuntutan (demand) dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan inisiatif lokal dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup.

Pencapaian misi tersebut di atas dilakukan melalui: (a) pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan; (b) pendekatan proses tanpa mengabaikan orientasi produk (out put); (c) penentuan target lokasi berdasarkan “cluster”

TUJUAN

Tujuan dari Program Warga Madani adalah agar masyarakat :

a. Melakukan tuntutan (demand) secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dengan indikator :

• peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola SDA dan melestarikan LH; dan

• meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.

b. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan indikator :

• pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan,

• hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup,

• pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, serta

• peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarkat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Warga Madani adalah :

a. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan/menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui antara lain:

- Penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi;

- Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masayarakat.

b. Meningkatnya gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengembangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial, melalui antara lain:

- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu.

- Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota;

- Peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial;

- Penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin dan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif;

- Pengembangan system perlindungan social yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta dan pemerintahan;

- Pengembangan forum komunikasi antar tokoh penggerak kegiatan keswadayaan;

- Pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan;

c. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, melalui antara lain :

- Penyediaan bantuan pendampingan;

- Penyediaan informasi kepada organisasi social dan ekonomi masyarakat;

- Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultan baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar-lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik;

- Peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial;

- Pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan

STRATEGI

Agar Warga Madani dapat terwujud, maka keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme demokrasi dan berbagai saluran dalam kehidupan masyarakat dilakukan dalam konteks :

(1) Penguatan inisiatif, yang mengarah pada upaya agar aspirasi timbul dari dalam masyarakat sendiri dan mendorong aspirasi tersebut untuk tersalurkan;

(2) Posisi tawar dari masyarakat sebagai manifestasi kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya, kemampuan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang benar, sadar dan paham akan haknya sert mengerti bagaimana menggunakan haknya tersebut;

(3) Orientasi “gerakan” melalui penemukenalan simpul-simpul startegis pada masyarakat, sehingga sesuatu rangsangan akan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat dapat menjalar dan menggerakkan seluruh masyarakat serta terus bergulir dan masyarakat terus berusaha agar tujuan tercapai;

(4) Peran serta aktif, yang dilakukan masyarakat secara kontinu untuk mengartikulasikan tuntutannya secara sistematis melalui saluran-saluran demokrasi dan melakukan inisiatif lokal untuk menangani masalah lingkungan di sekitarnya.

Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, startegis yang ditempuh adalah :

1. Mengembangkan komunikasi lingkungan : Pengembangan komunikasi lingkungan meliputi berbagai pendekatan seperti penemukenalan tokoh masyarakat (public figure) yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat, pembentukan “kantor berita” lingkungan hidup, pengembangan kelompok penyunting hijau (green editor club), dan pemberian insentif kepada kalangan jurnalis.
2. Mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan

Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (barganing power) untuk mengarusutamakan isu lingkungan.

Melakukan pendekatan langsung kepadal kelompok sasaran Pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dilakukan kepada : kelompok profesi (pekerja/buruh, petani, nelayan, pengusaha) melalui masing-masing asosiasi dengan membuat nota kesepahaman untuk bekerjasama; DPR/DPRD – melalui jalinan hubungan kerjasama dengan Kaukus Lingkungan; dan organisasi kemasyarakatan – melalui dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup.

KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan masalah dan tantangan yang dihadapi serta peluang yang ada dan berdasarkan misi yang diemban, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan mekanisme demokrasi;

(2) Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sumber daya organisiasi dan budaya lokal;

(3) Untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya pemberdayaan masyakat dilakukan melalui pengembangan inisiatif local;

(4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan cara fasilitasi, komunikasi, penguatan inisiatif, dan pemberian penghargaan;

(5) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, DPRD didorong untuk melaksanakan fungsi dan peranannya.

FOKUS KEGIATAN

Fokus kegiatan Program Warga Madani adalah memberdayakan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, baik dengan cara penyampaian tuntutan melalui mekanisme demokrasi maupun dengan cara melakukan inisiatif local.

Dalam hal pemberdayaan mekanisme demokrasi, keberdayaan masyarakat ini dimanifestasikan dengan penyaluran aspirasi lingkungan kepada DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat harus mempunyai kekuatan legislasi supaya efektif. Oleh karena itu, dengan posisi dan fungsi strategisnya DPRD perlu menginkorporasikan secara proporsional aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk itu, diperlukan anggota Dewan yang memiliki visi lingkungan dan secara konsisten memihak kepada kepentingan unum pelestarian lingkungan. Dewan menampung, memahami, dan secara konsisten menyalurkan kepada Pemerintah untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat secara operasional ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

RENCANA KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui diseminasi dan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara untuk kepentingan umum;

(2) Mengadakan dialog dan mendorong pembentukan kakukus lingkungan di DPRD.

(3) Melakukan penilaian sensitivitas Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap tuntutan masyarakat;

(4) Membentuk parliament watch;

(5) Memberikan penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis;

(6) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat;

(7) Menetapkan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

(8) Pengakuan kelembagaan adat dan local dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.

1. Kelompok profesi seperti pekerja/buruh, petani, nelayan :

(i) melalui masing-masing asosiasi, mengadakan “nota kesepahaman/piagam kerja sama” (memorandum of understanding);

(ii) menyusun buku panduan masing-masing profesi, yang berisikan antara lain penjelasan mengenai:

• kondisi lingkungan yang cenderung terus menurun;

• kesejahteraan hidup masyarakat sangat tergantung kepada kualitas lingkungan         hidupnya;

• hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

• apa (prosedur) yang akan dilakukan;

(iii) mendorong pemberian inisiatif/penghargaan sebagai recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan.

2. Kelompok masyarakat

(i) mempublikasikan hasil kegiatan pelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun melalui media massa, yang didukung pembentukan green journalist “kantor berita” lingkungan

(ii) memberikan penghargaan dan inisiatif secara recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan;

(iii) mengadakan kerja sama dengan instansi pembina (misalnya, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal pengajaran susbstansi lingkungan untuk anak sekolah), lembaga terkait (misalnya, Pramuka)

3. DPRD

(i) mengadakan komunikasi dengan wakil partai politik;

(ii) memelihara hubungan yang intensif dengan Kaukus Lingkungan di DPR/DPRD melalui komunikasi berkala, penyampaian informasi lingkungan dan buku Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan;

(iii) mengadakan dialog dengan para anggota DPRD;

(iv) melibatkan secara aktif anggota DPR/DPRD melalui :

• pengikutsertaan atau pengiriman ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional;

• penokohan anggota DPR/DPRD yang membela kepentingan pelestarian lingkungan.

4. Partai politik:

• dialog untuk meningkatkan pemahaman para kader akan lingkungan hidup.

5. Organisasi kemasyarakatan:

(i) dialog untuk meningkatkan pemahaman para anggota organisasi akan lingkungan hidup;

(ii) pemaparan isu lingkungan hidup;

(iii) pelatihgan dan study tour masalah lingkungan hidup.

LOKASI KEGIATAN

Oleh karena Program Warga Madani dan Program Bangun Praja merupakan program kembar dalam konteks mendorong penyelenggaraan tata praja lingkungan dalam otonomi daerah, maka kegiatan Program Warga Madani akan dilaksanakan di lokasi-lokasi tempat berlangsungnya kegiata Program Bangun Praja.

Di samping itu, Program Warga Madani akan diarahkan pada daerah-daerah strategis pemberdayaan masyarakat di luar lokasi Program Bangun Praja. Derah-daerah ini merupakan sentra-sentra wilayah yang menjadi basis kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.

 ARTIKEL YANG TERKAIT :

1. Pengaturan Spiltsing Didalam Hukum Pidana
2. Antara Penyidik dan JPU Dalam Proses Perkara
3. Tentang Metode Penelitian
4. Urgensi Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana
5. Proses Hukum di Indonesia
6. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
7. POLISI Dilarang Melakukan Penganiayaan
8. Penerapan Undang-Undang Pornografi
9. Transformasi Politik
10. Hak Asasi Manusia
11. Hukum Pinjam Meminjam

KEMBALI KE HALAMAN UTAMA

Leer más

Penerapan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 /PORNOGRAFI / LP3M Adil Indonesia

PORNOGRAFI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2008

Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

1. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
2. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Telah dibentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008

Yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Undang undang tentang pornografi  berasaskan pada  Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap

harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Undang-Undang tersebut  bertujuan:

1. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
3. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
4. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Sebagaimana yang dimaksud dan disebut di dalam Pasal 4 Undang- undang No 44 Tahun 2008, adalah

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual
3.  masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2.  menyajikan secara eksplisit alat kelamin
3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dari beberapa ketentuan tersebut diatas juga ditegaskan pada ketentuan-ketentuan lain, sebagai berikut :

a.       Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

b.      Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

c.       Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

d.      Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

e.       Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

f.        Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

g.       Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

h.       Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

PERLINDUNGAN ANAK

Didalam ketentuan undang undang undang pornografi juga di sebutkan batasan-batasan anak dan atau perlindungan terhadap anak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, yaitu :

a.       Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

b.       Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

c.       Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENCEGAHAN

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pencegahan didalam batasan pornografi yang membawa dampak pada kesenjangan sosial  dalam kesusilaan, tentu saja hal ini juga tetap membutuhkan peran serta masyarakat dan kelompok.

a.       Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

b.      Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

c.       melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

d.      melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

e.        melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

f.        Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah

Daerah berwenang:

1.      melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

2.      melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

3.       melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah dapat dilakukan dengan cara:

a.       melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.      melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan

c.        melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan

d.      melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

·        Ketentuan sebagaimana disebut diatas, pada  huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

·        Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN

DI SIDANG PENGADILAN

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

PEMUSNAHAN

1.      Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

2.      Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a.       nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;

b.      nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;

c.       hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan

d.      keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan

KETENTUAN PIDANA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2008

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

1.      Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

2.      Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

3.      Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

4.      Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

5.       Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

6.      Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

7.      Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

a.       pembekuan izin usaha;

b.      pencabutan izin usaha;

c.       perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d.      pencabutan status badan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang- Undang ini, telah dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

 ARTIKEL YANG TERKAIT :

1. Pengaturan Spiltsing Didalam Hukum Pidana
2. Antara Penyidik dan JPU Dalam Proses Perkara
3. Tentang Metode Penelitian
4. Urgensi Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana
5. Proses Hukum di Indonesia
6. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
7. POLISI Dilarang Melakukan Penganiayaan
8. Pemberdayaan Untuk Masyarakat Madani
9. Transformasi Politik
10. Hak Asasi Manusia
11. Hukum Pinjam Meminjam

KEMBALI KE HALAMAN UTAMA

Leer más

2 SURAT MABES POLRI TENTANG FIDUCIA

HUKUM FIDUSIA

Surat MABES POLRI No.Pol : B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jendral Polisi DR Teguh Soedasrsono mengatakan bahwa pelaporan pidana yang dilakukan oleh lembaga finance atas sangkaan terjadinya penggelapan dan pengalihan barang jaminan fiducia yang dilakukan oleh debirurnya kepada pihak kepolisian, maka penyidik polri wajib menerima dan melakukan penyidikan dan tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hal tersebut adalah masalah perdata. Hal ini sesuai dengan UU 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia psl. 35 dan 36.

Dengan dikeluarkannya surat ini, maka para lembaga finance merasa plong, karena memang pada kenyataannya, pelaporan yang dilakukan lembaga finance selalu tidak diproses manakala telah terjadi penggelapan unit yang dilakukan oleh debiturnya.

Tampaknya, lembaga finance harus kembali gigit jari karena surat MABES POLRI sebelumnya kembali dimentahkan oleh surat ke 2 yaitu surat dari Kabareskrim No.Pol : B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat ke dua ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :

1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.

2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-psl penggelapan dll sebagainya.

Yang perlu disayangkan adalah bahwa surat bareskrim ini hanya mempertimbangkan KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut TANPA MEMPERTIMBANGKAN UU No. 42 Tahun 1999.

Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen.

(By : SEMAR)

 ARTIKEL YANG TERKAIT :

1. Pengaturan Spiltsing Didalam Hukum Pidana
2. Antara Penyidik dan JPU Dalam Proses Perkara
3. Tentang Metode Penelitian
4. Pembuktian Di Dalam Perkara Pidana
5. Urgensi Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana
6. JPU Sebagai Pihak Yang Mempunyai Beban Pembuktian
7. Proses Hukum di Indonesia
8. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
9. POLISI Dilarang Melakukan Penganiayaan
10. Penerapan Undang-Undang Pornografi
11. Pemberdayaan Untuk Masyarakat Madani
12. Transformasi Politik
13. Hak Asasi Manusia
14. Hukum Pinjam Meminjam

KEMBALI KE HALAMAN UTAMA 

Leer más

Mekanisme Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Perkara Pidana

 Mekanisme Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Perkara Pidana

Salah satu fungsi keberadaan suatu hukum adalah untuk menetapkan perbuatan yang harus dilakukan dan atau perbuatan yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.Dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut, proses penanganan perkara pidana haruslah dilaksanakan secara optimal, sehingga haruslah dapat ditentukan secara cepat dan tepat tentang apakah suatu perkara pidana akan dapat diajukan ke persidangan ataukah tidak.

Selain itu, dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi Kepolisian (yang berwenang melakukan penyidikan) dan Kejaksaan (yang berwenang melakukan penuntutan) sangat penting dalam mewujudkan hukum in concreto. Mewujudkan hukum in concreto bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pranata publik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peran krusial dalam perwujudan hukum in concreto.

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap Prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, yang nantinya akan menyulitkan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembelikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari integrated criminal justice system sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan out put yang maksimal. Dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (vrisjpraak) ataupun lepas dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Hal ini merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan sesuai dengan Dominis Litius, yaitu maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.

Sebelum penyidikan dimulai, sudah harus diperkirakan delik yang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian, Penuntut Umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik.59 Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum.

Adapun Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
2. Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
3. Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
4. Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu :

1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
2. Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.

5. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).
6. Jaksa Peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.  Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa peran tahap Prapenuntutan dalam proses penanganan perkara pidana adalah sangat penting, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menyusun berkas perkara sebagai bahan pembuatan Surat Dakwaan sekaligus menjadi “amunisi” bagi Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian tentang adanya perbuatan pidana.

 ARTIKEL YANG TERKAIT :

1. Pengaturan Spiltsing Didalam Hukum Pidana
2. Antara Penyidik dan JPU Dalam Proses Perkara
3. Tentang Metode Penelitian
4. Pembuktian Di Dalam Perkara Pidana
5. Urgensi Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana
6. JPU Sebagai Pihak Yang Mempunyai Beban Pembuktian
7. Proses Hukum di Indonesia
8. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
9. POLISI Dilarang Melakukan Penganiayaan
10. Penerapan Undang-Undang Pornografi
11. Pemberdayaan Untuk Masyarakat Madani
12. Transformasi Politik
13. Hak Asasi Manusia
14. Hukum Pinjam Meminjam

KEMBALI KE HALAMAN LP3M ADIL INDONESIA

Leer más

PENGATURAN PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA

PENGATURAN PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING)  DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah Keterangan Saksi. Dalam prakteknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi51 dan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.52

Akan tetapi tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dan kekuatan sebagai alat bukti. Misalnya saja keterangan saksi di luar apa yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. Selain itu, keterangan saksi yang diperoleh dari pendengaran orang lain (testimonium de auditu) juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Begitu pula opini atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi yang bersangkutan. Keterangan saksi demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka keterangan seorang saksi saja, belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk untuk membutuhkan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan Unus Tetis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi).53 Artinya, jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka “kesaksian tunggal” tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Permasalahan yang muncul di dalam praktek penanganan perkara, adalah terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, namun tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal inilah, diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan pemecahan perkara (splitsing) supaya terdapat alat bukti Keterangan Saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) diatas, sehingga pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain.

Dasar dari dilakukannya pemecahan perkara tersebut tercantum dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

 Dalam pasal 142 KUHAP terdapat pengecualian yang tercatum dalam pasal 141 berbunyi:

“Penuntut Umum dapat melakukan pengabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungaannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan “ tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain “ dalam pasal 141 huruf b adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dan pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;

Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainatau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindakpidana lain.

Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Artinya, kewenangan untuk melakukan splitsing berada di tangan Penuntut Umum.

Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kapankah splitsing tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum. Dalam Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209 tentang Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7 (KUHAP) Pasal 142 hanya diterangkan “Cukup jelas”.

Apabila diperhatikan redaksi dari Pasal 142 KUHAP, yaitu “..........Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”, maka haruslah dilihat tentang pengertian “penuntutan”. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 KUHAP, pengertian “Penuntutan” adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dengan demikian, pelaksanaan splitsing seharusnya memang dilakukan pada saat sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan

Negeri sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Penjelasan Pasal 142.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila melihat kewenangan Penuntut Umum, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 14 KUHAP sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Apabila memperhatikan kewenangan Penuntut Umum diatas, maka sebelum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, maka tugas Penuntut Umum secara ringkas adalah Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan membuat surat dakwaan. Mengingat, Penjelasan Pasal 142 menyatakan bahwa biasanya splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi, maka splitsing dilakukan pada saat Penuntut Umum melakukan kegiatan Prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu : “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Oleh karena itu, Splitsing dilakukan pada saat tahap Prapenuntutan, yaitu ketika Penunut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memecah berkas perkara.

Hal tersebut disebabkan pemecahan penuntutan perkara (splitsing) seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP biasanya memang dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi, sehingga perlu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap terdakwa.54 Dalam hal ini, tugas

untuk menyusun berkas perkara adalah di pihak Penyidik dan bukan di pihak Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (1), yaitu : “Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Oleh karena itu, Penyidik melakukan splitsing atas perintah Penuntut Umum, apabila dari hasil penelitian berkas perkara,Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara pidana tersebut perlu dilakukan splitsing.

Hal tersebut juga disebabkan, salah satu urgensi dari pemecahan berkas perkara menjadi berkas perkara yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi secara timbal balik diantara sesama mereka. Oleh karena itu, jelas diperlukan kembali pemeriksaan penyidikan. Dalam hal inilah, sekalipun pemecahan berkas perkara dilakukan oleh Penuntut Umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas perkara tetap menjadi wewenang Penyidik.Oleh karena itu, dalam pemecahan berkas perkara dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”;
2. Pemeriksaan penyidikan akibat pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum;
3. Tata cara pengembalian berkas, baik yang dilakukan oleh penuntut umum kepada penyidik maupun oleh penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pemecahan berkas perkara, berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 

 ARTIKEL YANG TERKAIT :

1. Antara Penyidik dan JPU Dalam Proses Perkara
2. Tentang Metode Penelitian
3. Pembuktian Di Dalam Perkara Pidana
4. Urgensi Splitsing Dalam Pembuktian Perkara Pidana
5. JPU Sebagai Pihak Yang Mempunyai Beban Pembuktian
6. Proses Hukum di Indonesia
7. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
8. POLISI Dilarang Melakukan Penganiayaan
9. Penerapan Undang-Undang Pornografi
10. Pemberdayaan Untuk Masyarakat Madani
11. Transformasi Politik
12. Hak Asasi Manusia
13. Hukum Pinjam Meminjam

KEMBALI KE HALAMAN UTAMA

Leer más